Karakteristik Pemerintahan Sipil dan Pemerintahan Militer

Pemerintahan adalah organ atau badan atau alat pelengkap negara. Pemerintahan dalam arti luas terdiri dari yudikatif, legislatif, dan eksekutif. dimana yudikatif adalah hukum. Legislatif adalah badan" yg ada di dalamnya seperti DPR, MPR. dan eksekutif adalah pemerintahan itu sendiri. Dalam sejarah kita mengenal dua tipe pemerintahan. Yaitu pemerintahan Sipil dan Pemerintahan Militer. Perbedaan kedua pemerintahan ini adalah jika pemerintahan sipil dalam mengambil keputusan nya selalu mementingkan musyawarah dengan rakyat untuk mencapai kata mufakat, dlam pengambilan keputusan selalu melibatkan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sedangkan pemerintahan Militer dalam segala pengambilan keputusan tidak melibatkan orang-orang sipil dalam hal ini yang dimaksud adalah rakyat. Pemerintahan militer bersifat otoriter. Kaku dan tidak menerima kritik atau bantahan. Yang berada dalam kursi pemerintahan pun adalah orang-orang militer, tidak menerima adanya orang sipil, dalam hal ini bisa saja TNI, POLRI, atau yang berbasis militer lainnya. Pemerintahan militer bersifat keras. siapa pun yang berani memberontak akan disingkirkan. Karena paham ideoligi mereka yang dididik keras.

Karakteristik Pemerintahan Sipil :
Eric Nordlinger dalam bukunya “Militer dalam Politik” dikemukakan ada 3 bentuk pemerintahan sipil :

1. Pemerintahan sipil Tradisional Bentuk pemerintahan sipil ini terjadi karena tidak adanya perbedaan antara sipil dan militer, tanpa perbedaan maka tidak akan timbul konflik yang serius diantara mereka. dengan demikian tidak terjadi campur tangan militer.
2. Pemerintahan sipil Liberal
   Model pemerintahan liberal didasarkan pada pemisahan para elit berkenaan keahlian dan tanggung jawab masing-masing pemegang jabatan tinggi di dalam pemerintahan. Tapi sejalan Model liberal akan menutup kemungkinan militer untuk menekuni arena dan kegiatan politik. Didalam tindakan dan pelaksanaannya, pemerintah menghargai kedudukan, kepakaran, dan netralitas pihak militer.
3. 3. Pemerintahan sipil Serapan
   Dalam model serapan ini, pemerintahan sipil memperoleh pengabdian dan kesetiaan dengan cara menanamkan ide untuk menyatakan ideologi, dan para ahli politik ke dalam tubuh angkatan bersenjata mereka. Model serapan ini telah digunakan secara meluas dalam rezim-rezim komunis. Militer dipisahkan dari bidang sipil karena keahlian profesionalnya, tetapi sejalan dari segi ideologi.

Masa Orde Baru
Masa Orde Baru di Indonesia telah berakhir dengan tergulingnya Presiden Soeharto dari kursi Presidennya, dan dimulailah masa baru yang dinamakan Masa Reformasi. Sejalan dengan runtuhnya rezim Soeharto, maka runtuh pula dominasi militer dalam politik Indonesia, masa orde baru tersebut dikendalikan dengan sistem otoriter.